Pemerintah Kabupaten Toraja Utara menggelar konferensi pers bersama awak media dalam rangka refleksi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, Jumat (20/02/2026), di Ruang Rapat Bupati, Kompleks Perkantoran Panga’, Kecamatan Tondon.

Selain menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan media, juga momen evaluasi terhadap arah pembangunan yang telah berjalan sejak awal periode kepemimpinan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Toraja Utara, Frederik Victor Palimbong menegaskan bahwa satu tahun pertama merupakan fase konsolidasi kebijakan.

“Kritik dan saran menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan,” ujarnya.

Kinerja pemerintahan pada tahun pertama dapat ditelaah melalui indikator makro yang dirilis lembaga resmi sepanjang 2025. Data berikut memberikan gambaran lebih konkret mengenai dinamika pembangunan pada fase awal kepemimpinan Bupati Frederik Victor Palimbong dan Wakil Bupati Andrew Branch Silambi.

Makro Pembangunan dan Dinamika Ekonomi

Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Toraja Utara tanggal 30 Desember 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Toraja Utara meningkat dari 72,31 pada tahun 2024 menjadi 73,24 pada tahun 2025.

Peningkatan 0,93 poin tersebut ditopang oleh kenaikan komponen:

• Harapan Lama Sekolah: 13,43 tahun → 13,53 tahun
• Rata-rata Lama Sekolah: 8,54 tahun → 8,73 tahun
• Usia Harapan Hidup: 75,03 tahun → 75,24 tahun
• Pengeluaran per kapita: naik 4,96 persen

Di sektor ekonomi, pertumbuhan Triwulan I-2025 tercatat sebesar 6,62 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, dengan kontribusi signifikan dari sektor primer (16,85 persen) dan konsumsi rumah tangga (4,31 persen).

Rilis tersebut juga mencatat kebijakan efisiensi APBD sekitar Rp. 100 miliar yang diarahkan pada produktivitas, infrastruktur, dan sektor pertanian sebagai bagian dari penyesuaian fiskal daerah.

Sementara itu, berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka Toraja Utara menunjukkan posisi yang relatif kompetitif di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan TPT termasuk salah satu yang terendah di Sulawesi Selatan.

Infrastruktur dan Beban Konektivitas Daerah

Data sektoral Dinas PUPR menunjukkan total panjang jalan di Toraja Utara pada tahun 2025 mencapai 842,03 kilometer.

Dari total tersebut:

• 682,48 km merupakan kewenangan kabupaten
• 128,07 km kewenangan provinsi
• 31,48 km kewenangan nasional

Artinya, lebih dari 81 persen jaringan jalan berada dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban utama konektivitas wilayah berada pada kapasitas fiskal dan manajemen infrastruktur daerah.

Reformasi Tata Kelola dan Penguatan SDM Aparatur

Sepanjang tahun pertama kepemimpinan, pemerintah daerah juga memulai langkah profiling ASN sebagai bagian dari penguatan manajemen talenta dan reformasi birokrasi.

Langkah tersebut diarahkan untuk menyesuaikan kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi serta optimalisasi pelayanan publik yang lebih efektif dan berkualitas.

Arah Kebijakan dalam Kerangka RPJMD 2025–2029

Rangkaian indikator tersebut tidak berdiri sebagai capaian statistik tahunan semata. Seluruh dinamika tersebut beririsan langsung dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2025–2029, yang menekankan:

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia
• Penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal
• Reformasi tata kelola pemerintahan
• Peningkatan infrastruktur dan konektivitas
• Pelestarian sosial budaya

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati menunjukkan tren makro yang positif: IPM meningkat, pertumbuhan ekonomi berada pada jalur ekspansif, tingkat pengangguran relatif rendah, serta kebijakan efisiensi fiskal mulai diarahkan pada sektor produktif dan infrastruktur. Di sisi lain, data panjang jalan memperlihatkan bahwa lebih dari 81 persen jaringan konektivitas berada dalam tanggung jawab kabupaten, sebuah beban struktural yang menuntut kapasitas fiskal dan manajemen yang konsisten, terukur dan tepat sasaran berdasarkan skala prioritas.

Dengan demikian, fase awal kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara di tahun 2025 dapat dibaca sebagai periode konsolidasi fondasi pembangunan. Tantangan berikutnya bukan lagi pada memulai arah kebijakan, melainkan menjaga konsistensi dan keberlanjutan implementasi agar fondasi yang telah dibangun mampu berkembang menjadi penguatan struktural yang terukur dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Diskominfo-SP - 2026